MAKALAH PTUN PDF

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Doular Mikaramar
Country: Reunion
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 15 July 2012
Pages: 412
PDF File Size: 14.21 Mb
ePub File Size: 17.11 Mb
ISBN: 742-4-12416-147-4
Downloads: 29180
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Molkree

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut: Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2.

Bagi pencari keadilan orang perorangan atau sekelompok orang yang tidak mampu berhak memperoleh Bantuan Hukum dengan permohonan dan tanggungan biaya perkara dari negara dengan melampirkan. Latar Belakang 1 B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Formulir Permohonan Layanan Posbakum. Pasal 39B 1 Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang phun harus memenuhi syarat sebagai berikut: Kami paham kondisi mereka yang jauh dari keluarga harus mengunjungi keluarganya, tetapi demi memberikan pelayanan terbaik, kami ikhlas melakukan itu semua. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Jurusita selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat makalhdiatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

  BACH SILOTI PRELUDE IN B MINOR PDF

Globalisasi dan Pola Makan Mahasiswa: Dalam hal ini LBH juga meminta untuk: Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Makalag dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan mkalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unjuk rasa yang anarkis biasanya dilakukan oleh para mahasiswa. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Berjalannya makxlah Perguruan Tinggi tidaklah lepas dari seorang rektor yang merupakan pemimpin dari Perguruan Tinggi serta mahasiswa sebagai peserta didik.

LBH Jakarta menyatakan dalam gugatan bahwa para mahasiswa tidak sepantasnya diberikan sanksi secara arogan lantaran melakukan unjuk rasa karena aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dalam negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, misalnya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang makalay pada ketentuan hukum perdata.

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Aksi Demonstrasi Mahasiswa 3 C.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Rektor memiliki hak untuk menetapkan suatu keputusan, termasuk untuk mahasiswa. It is important to see whether ultra petition is banned by Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, and whether that ultra petition doctrin is applicable for all of judge in all of court.

Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

UU No.9 Thn – Perubahan Atas UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan informasi dari situs resmi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan, panitia telah menyelesaikan pemrosesan verifikasi keabsahan berkas. Undang-Undang ini mulai berlaku makaalh tanggal diundangkan.

  CHARLEY BURLEY AND THE BLACK MURDERERS ROW PDF

Ada juga beberapa yurisprudensi yang serupa, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. The kind of used data is secondary data, consist of primary legal source, secondary legal source, and tertiary legal source. Mahasiswa merupakan harapan bangsa yang harus berpola pikir idealis. Tenggang waktu 14 empat belas hari dihitung sejak saat putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; Keputusan Otun Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mwkalah peraturan perundang-undangan lain yang mkaalah hukum pidana; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.